M. Bundhowi, IALF BaliDemokratisasi Bahasa

M. Bundhowi
IALF Bali


 

Sebagai pengajar BIPA kita kadang dihadapkan pada sebuah dilema tentang pemilihan wacana pengajaran bahasa yang kita berikan kepada siswa. Masalah-masalah kekinian yang terjadi di Indonesia, yang bersinggungan dengan politik, HAM (Hak Azazi Manusia), reformasi, korupsi, militerisme dan yang sangat relevan dengan perubahan yang sedang terjadi di Indonesia, marak didiskusikan dan menggelinding terus. Namun sayangnya wacana tersebut masih lepas dari proses pembelajaran bahasa Indonesia, dan pengajar BIPA masih belum menemukan keberanian untuk memberdayakan diri mereka sendiri untuk menentukan topik pembelajaran yang aktual dan bermuatan pemikiran kritis.

Nampaknya dampak demokrasi tidak hanya bersinggungan dengan permasalahan politik dan ketatanegaraan. Belakangan ini pembahasan masalah ini muncul sejalan dengan perubahan yang terjadi di Indonesia. Di Jakarta Post masalah ini pernah disinggung tiga kali baik oleh Chaedar Alwasilah maupun Riyadi Santosa lewat artikel mereka. Keduanya, secara ringkas mengacu pada perlunya reformasi atas pendidikan bahasa yang mampu membawa murid untuk berpikir secara kritis dengan penalaran yang baik. Baru-baru ini Prof. Dr. David Reeve dalam wawancaranya (Lokakarya Pengajaran BIPA Regional Bali III, 11 Desember 1999) juga melontarkan usulan untuk mengajarkan bahasa baku maupun nonbaku serta perlunya siswa BIPA membahas permasalahan yang lebih serius dari pada sekedar membicarakan batik, keris, sawah dan sebagainya.

Masalah komunikasi dan kebebasan menyatakan pendapat, dalam hal ini lewat media massa, belum juga bisa diterima oleh beberapa pejabat eselon atas, baik di tingkat DPRD maupun MPR. Mantan Menpen Muhammad Yunus sebagai pihak yang mengeluarkan SIUP diberondong berbagai pertanyaan mengenai "dimudahkannya" pemberian SIUP. Dalam hal ini sejumlah anggota Fraksi Karya Pembangunan belum sepenuhnya paham bahwa inti demokrasi juga terletak pada diijinkannya masyarakat, lewat media massa yang mereka peroleh, untuk menerima informasi dan mengekspresikan pikiran mereka. Kalau dalam era Orde Baru editor maupun wartawan sering dipanggil oleh pihak keamanan, bahkan sering pula mereka dikenai sanksi maupun pembredelan dengan tujuan untuk mengontrol laporan mereka berkenaan dengan masalah-masalah politis dan sensitif, maka kini nampak keengganan para wakil rakyat tersebut untuk menerima keputusan-keputusan yang dianggap demokratis sehingga katup-katup komunikasi akan menjadi searah lagi.

Wacana tentang pemerkosaan bahasa atau pemaksaan pemaknaan bahasa semakin banyak dibahas. Para politikus, pada era pra-reformasi sering menggunakan bahasa pejabat sehingga persepsi kita tentang pembangunan nasional, nasionalisme, HAM, Timor Timur, Aceh, Irian Jaya demokrasi dan sebagainya hanya merupakan definisi parsial menurut satu pemikiran. Masalahnya, dengan kekuatan dan kekuasaan, mereka mampu mendiktekan jargon-jargon politis tersebut selama lebih dari seperempat abad di bawah Orde Baru.

Beberapa pengajar asing untuk English for Academic Purposes mengeluhkan rendahnya kemampuan para siswa mereka (yang sebagian besar menerima bea siswa untuk meneruskan studi mereka di luar negeri) dalam menulis atau menyatakan pendapat secara kritis.

Beberapa pemakalah seminar TEFLIN yang diadakan di Bandungan (1998), mengeluhkan bahwa kelemahan kemampuan berpikir kritis dalam bahasa Inggris sangat dipengaruhi oleh kemampuan berpikir kritis dalam bahasa Indonesia sehingga diperlukan satu pembelajaran khusus tentang analisis kritis dan keterampilan menulis. Kita tidak tahu seberapa kuat pemaksaan pemaknaan bahasa (linguistic victimization) ini mempengaruhi cara berpikir kita dalam memahami realitas, baik realitas kebangsaan, politik dan demokrasi. Namun sudah pasti bahwa dalam kalangan akademis sendiri baru sedikit saja mereka menulis.

BIPA dan Permasalahan Kekinian

Beberapa permasalahan dilontarkan dalam konteks pembelajaran BIPA. Apakah ada beban psikologis atau mungkin konsekuensi logis kalau kita membahas masalah kekinian Indonesia? Jawabnya beragam. Beberapa pengajar BIPA mengakui bahwa mereka berusaha menghindari permasalahan sensitif yang berkenaan dengan politik, ataupun yang tidak sejalan dengan jalan pemikiran pemerintah. Sedang beberapa pengajar lain mengatakan bahwa sebagai pengajar BIPA, mereka juga merupakan duta bahasa, jadi hal-hal yang kelihatannya akan merugikan nama Indonesia tidak akan mereka singgung. Di pihak lain beberapa guru BIPA di luar negeri mengatakan bahwa mereka sering membahas permasalahan kekinian Indonesia karena hal itu merupakan hal yang urgen.

Apa yang terjadi di masyarakat, seperti yang dipresentasikan lewat media massa (sebagai materi pembelajaran yang otentik), merupakan suatu hal yang riil dan kongkrit, yang sangat bersentuhan dengan segi kehidupan masyarakat setiap detiknya. Lagipula, permasalahan posisi mereka di luar negeri cukup membebaskan mereka dari serangan perasaan tidak nyaman.

Kalau diteliti lebih lanjut, memang cukup besar tarik-menarik antara berani tidaknya pengajar BIPA bersentuhan kepada materi mana yang berseberangan/bergesekan dengan apa yang diadopsi oleh penguasa (dalam hal ini pemerintah) dan materi lain yang berkutat pada permasalahan kebahasaan saja atau hal yang semu. Konsekuensi logis dari pembelajaran BIPA menggunakan materi otentik yang kadang bersinggungan tersebut, adalah bahwa pengajar mungkin merasa takut hal-hal yang kadang superfisial dan membanggakan diri sendiri.

Pada era Orde Baru guru BIPA pun tak luput menjadi korban otokrasi kebahasaan. Mereka tidak berani membahas masalah kekinian. Pimpinan sekolah BIPA membatasi pengajarnya untuk tidak menyinggung masalah yang sensitif atau tidak menggunakan materi belajar yang berbau kritis terhadap pemerintah. Kalau asumsi kita benar bahwa terjadi pemaksaan pemaknaan bahasa lewat media massa dan kita menjadi korban politisasi bahasa tersebut, apakah pembelajar BIPA, sebagai konsumen media juga bisa menjadi korbannya? Pertanyaan ini mungkin harus dijawab secara hati-hati, karena sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat kuat di bidang muatan media massa.

Pada era Orde Baru, sebagai pembelajar BIPA, para penutur asing sebetulnya lebih beruntung daripada penutur asli. Mereka lebih banyak memiliki bahan pembanding lewat informasi dari luar negeri sehingga polarisasi tentang kebenaran informasi masalah kekinian bisa direduksi dengan informasi yang lain. Sedangkan masalah kekinian di Indonesia juga bukan merupakan topik yang baru bagi mereka. Mereka lebih banyak memiliki akses terhadap masalah kekinian di Indonesia. Walaupun begitu, tidak banyak informasi di atas yang sebetulnya tersedia di luar negeri yang dieksploitasi lebih lanjut menjadi bahan pembelajaran. Namun sekarang, setelah kehidupan politik lebih sering menjadi wacana yang bisa diakses baik oleh rakyat maupun penguasa, banyak sekali pembahasan tentang masalah kekinian, baik di majalah maupun di media massa lain seperti koran, tayangan berita televisi, radio maupun yang lain, yang bisa menjadi sumber inspirasi pembelajaran bahasa.
 

Ketertarikan dan Peralihan Fokus Wacana Pembelajaran BIPA

Seiring dengan maraknya pembahasan tentang demokratisasi dan pendewasaan berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, wacana pembelajaran BIPA pun dituntut untuk lebih responsif terhadap perubahan ini. Para siswa BIPA memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap aspek kehidupan Indonesia kontemporer. Mereka lebih banyak menuntut belajar bahasa Indonesia dengan wacana yang nyata yang ada di masyarakat umum. Hal ini sangat relevan, terutama bagi siswa BIPA tingkat menengah ke atas. Para siswa itu pun sering me ngeluhkan pembahasan isi bahasa yang seolah-olah semu. Wacana-wacana berikut ini, mungkin bisa ditambah, diolah ataupun dikontemporerkan: gotong royong, wayang, sawah, keris dan benda-benda keramat, tarian, dan sebagainya. Kalau toh kita membahas tentang kehidupan suatu masyarakat, misalnya Suku Asmat, Aceh, suku-suku di Kalimantan dsb, mungkin kita juga bisa membicarakan problema yang mereka hadapi sekarang ini, misalnya dengan isu HAM, kontaminasi lingkungan, dampak ekologi dari pembakaran hutan, wacana referendum, otonomi daerah maupun negara federal dsb. Dan bukan merupakan pen-jelasan deskriptif tentang kehidupan mereka sehari-hari, ciri-ciri fisik, jenis makanan dsb.

Di sektor lain, kalau ada wacana pembahasan tentang kehidupan ketatanegaraan, maka mungkin kita menyinggung masalah persaingan politik, partai, perubahan keanggotaan pejabat DPR, MPR, lembaga kepresidenan (yang mengalami perubahan yang cukup fundamental), intrik politik, peranan militer dsb. Dan akhirnya, kalau kita menyinggung masalah kehidupan beragama, kita bisa membahas tentang wacana keagamaan dalam konteks yang lebih luas dan bukan merupakan deskripsi ritual saja. Mungkin hubungan agama dengan kehidupan sosialnya, pro dan kontra wacana Kong Hu Cu sebagai unsur keimanan di Indonesia, sensitifitas agama, agama dan konflik sosial, orientasi keagamaan dan penggunaan semangat keagamaan sebagai alat pencapaian suatu tujuan, masalah jantina (gender) dan pemberdayaan perempuan.

Ranah-ranah tersebut di atas seakan tidak ada habisnya, dan akan terus menggelinding membentuk wacana yang akan mengisi setiap pembicaraan di masyarakat. Dan saya yakin bahwa pengajar BIPA banyak mempunyai potensi dan andil dalam memberdayakan siswa BIPA untuk mampu berpartisipasi dalam komunikasi dan diskusi tentang sektor kehidupan yang saat ini sedang terus mencari bentuknya ini.

Ditilik dari muatan pemberitaannya, media massa kini berani menampilkan opini yang sangat berseberangan dengan apa yang diberitakan oleh penguasa (authority). Politikus dan penguasa tidak bisa lagi memaksakan opini mereka, karena katup-katup ekspresi yang selama Orde Baru tersumbat, kini telah terbuka lebar, jadi kecenderungan untuk terjadinya komunikasi satu arah dari penguasa saja agaknya juga sangat tereduksi. Konsumen media massa tidak lagi menjadi korban pemaksaan makna bahasa.

Esensi dari penggunaan materi otentik dan kontemporer untuk pembelajaran BIPA, memberikan peluang bagi siswa untuk berkomunikasi dalam ranah yang nyata. Dan itu merupakan salah satu jalan untuk menanamkan permulaaan demokrasi. Jadi, pilihan untuk mengunakan materi kekinian, merupakan suatu hal yang sah-sah saja. Hal-hal kekinian harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari proses pendewasaan bangsa. Sebagai pembelajar BIPA, para penutur asing harus dibekali dengan pengertian tentang proses perubahan ini, karena dalam mempelajari bahasa Indonesia, mereka tidak hanya harus berkutat dengan masalah gaya bahasa, grafologi, tata bahasa, kohesi dan koherensi serta wacana kebahasaan saja, mereka harus dibekali dengan kesadaran tentang hak mereka untuk menerima informasi dan kemampuan untuk mencerna informasi tersebut sebagai bagian dari aspek penggunaan bahasa sebagai alat demokrasi.

Return to Volume I/2